Tanggapan Ketua FSGI Kota Bima terhadap Pernyataan Menteri Keuangan

KOTA BIMA, 17 Agustus 2025 — Pernyataan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, pada tanggal 07 Agustus 2025 yang menyebut kesejahteraan guru dan dosen sebagai "tantangan bagi keuangan negara" dan pernyataan: "Guru adalah Beban Negara" telah menimbulkan kegelisahan dan kekecewaan di kalangan para pendidik. Menanggapi hal ini, Ketua FSGI Kota Bima, Suhardin, S.Pd., M.M., memberikan tanggapan tegas.
Pendidikan adalah Investasi, Bukan Beban
Bapak Suhardin menyatakan bahwa memandang guru sebagai beban negara adalah pandangan yang keliru dan melukai hati para pendidik.
"Kami, para guru, adalah ujung tombak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami adalah investasi terbesar negara untuk masa depan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk guru bukanlah beban, melainkan penanaman modal jangka panjang yang akan kembali dalam bentuk sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing," tegas Suhardin.
Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit menyatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Tanggung Jawab Negara dan Kesejahteraan Guru
Bapak Suhardin juga menyoroti pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan guru. Beliau berpendapat bahwa gaji guru yang layak adalah cerminan penghargaan negara terhadap profesi ini.
"Jika kesejahteraan guru masih dianggap sebagai tantangan fiskal, itu berarti ada ketidakberpihakan dalam prioritas anggaran. Pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam alokasi dana," tambahnya.
Beliau juga mengingatkan bahwa kualitas pendidikan tidak akan meningkat jika para guru masih harus berjuang dengan masalah ekonomi. Guru yang sejahtera secara finansial dan mental akan mampu mengajar dengan lebih fokus, kreatif, dan profesional.
Di akhir tanggapannya, Suhardin berharap pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dapat melihat guru sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya dan mengambil kebijakan yang pro-pendidikan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045.